Portal Resmi Produk Hukum Daerah

Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penyelenggaran Kearsipan

1. KETENTUAN UMUM. 2. ASAS, FUNGSI, TUJUAN, MANFAAT DAN RUANG LINGKUP. 3. PENYELENGGARAN KEARSIPAN DAERAH. 4. PENETAPAN KEBIJAKAN KEARSIPAN. 5. PEMBINAAN KEARSIPAN. 6. PENGELOLAAN ARSIP. 7. SIKD DAN JIKD. 8. PENDANAAN. 9. KERJA SAMA. 10. KETENTUAN LAIN-LAIN. 11. KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Kemiskinan

1. KETENTUAN UMUM. 2. ARAH KEBIJAKAN DAN TUJUAN. 3. SASARAN DAN RUANG LINGKUP. 4. PRIORITAS PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN. 5. HAK DAN KEWAJIBAN. 6. TAHAPAN KEGIATAN. 7. PELAKSANAAN. 8. TKPKD. 9. PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI. 10. PENDANAAN. 11 PERAN SERTA MASYARAKAT. 12. KETENTUAN LAIN-LAIN. 13. KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate

1. KETENTUAN UMUM. 2. PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM. 3. NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN. 4. JANGKA WAKTU. 5. KEGIATAN USAHA. 6. ANGGARAN DASAR PT.BPRS BAHARI BERKESAN KOTA TERNATE (PERSERODA). 7. MODAL. 8. ORGAN PT BPRS BAHARI BERKESAN KOTA TERNATE (PERSERODA). 9. DEWAN PENGAWAS SYARIAH. 10. KEPEGAWAIAN. 11. DANA PENSIUN. 12. PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN. 13. TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA. 14. PRINSIP DAN TATA KELOLA. 15. PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN. 16. KEPAILITAN. 17. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN. 18 KETENTUANN PERALIHAN. 19. KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan

1. KETENTUAN UMUM. 2. BENTUK KEKERASAN. 3. PERLINDUNGAN DAN KORBAN KEKERASAN. 4. HAK ANAK KORBAN KEKERASAN. 5. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB. 6. PENCEGAHAN. 7. MEKANISME PENDAMPINGAN. 8. PELAYANAN 9. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN. 10. PELAPORAN 11. SUMBER DANA. 12. KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelakasaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Keputusan Walikota Ternate Nomor 138 Tahun 2026 tentang Tim Pelaksana Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia di Kota Ternate Periode Tahun 2026

Keputusan Walikota Ternate Nomor 143 Tahun 2026 tentang Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Ternate

Surat Edaran Walikota Nomor 100.3.4.3/24/2026 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifitasi Terkait Hari Raya

Surat Edaran Walikota Nomor 100.3.4.3/45/2026 Tahun 2026 tentang Dukungan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026

Peraturan Walikota Ternate Nomor 1.A Tahun 2026 tentang Pedoman Penugasan khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

ABSTRAK : bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan, pemerataan, dan pendayagunaan tenaga kesehatan di wilayahnya maka untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di daerah, perlu dilakukan pemerataan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas layanan kesehatan pemerintah daerah; bahwa terdapat kesenjangan distribusi tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di beberapa wilayah dalam daerah Kota Ternate, sehingga diperlukan mekanisme penugasan khusus gubahwa untuk menjamin pemerataan dan kecukupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di seluruh wilayah Kota Ternate, diperlukan dukungan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui penugasan khusus yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan;na memenuhi standar pelayanan minimal kesehatan; TERDIRI DARI * 8 Bab dan 17 Pasal CATATAN * Peraturan Wali Kota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2026 /BD 645.A

Peraturan Walikota Ternate Nomor 5 Tahun 2026 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026

ABSTRAK * bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; TERDIRI DARI * 5 BAB dan 10 Pasal.CATATAN * Peraturan Wali Kota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal13 Maret 2026.

Peraturan Walikota Ternate Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan walikota Ternate Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Daerah Kota Ternatee

Peraturan Walikota Ternate Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan KotaMadya Daerah Tingkat II Ternate

Instruksi Walikota Ternate Nomor 100.3.4.3/18/2026 Tahun 2026 tentang Dukungan Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2026

Peraturan Walikota Ternate Nomor 19.B Tahun 2025 tentang RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2025-2029

ABSTRAK* bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2025-2029; * Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008'Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008'Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008'Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014'Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010' Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018' Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2023; Terdiri dari 6 Bab, 7 Pasal Yaitu:Ketentuan Umum; Sistematika Rencana Induk SPBE; Riviu Rencana Induk SPBE;Pembiayaan; Pelapotran; Penutup. CATATAN: Peraturan Wali Kota Ini Mulai Berlaku pada tgl 29 Agustus 2025/ 129 hlm