Portal Resmi Produk Hukum Daerah

Peraturan Walikota Ternate Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penataan Layanan Pendidikan Yang Berkualitas dan Bersinergi

ABSTRAK : *berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyenggaraan Pendidikan, Wali Kota bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya; *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 37 * Terdiri dari 23 PASAL, 10 BAB yakitu Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan, Raung Lingkup Layanan Pendidikan Yang Berkualitas dan BerSinergi,Penyusunan Masterplan, Layanan Pendidikan, Komunitas Layanan Pendidikan;Kerja Sama Dengan Pemanagku Kepetingan (STAKEHOLDER);Sistem Pendataan Terintegrasi;Standar Operasional Prosedur Layanan Pendidikan; Budaya Literasi dan Budaya Numerasi Serta Budaya Belajar;Monitoring, Pelaporan dan Evaluasi; dan Ketentuan Penutup CATATAN; * Peraturan Wali Kota Ini Berlaku pada Tanggal 3 November 2025/11 hlm

Peraturan Walikota Ternate Nomor 30 Tahun 2025 tentang Akselarasi Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang Yang Bersinergi

ABSTRAK: - berdasarkan ketentuan Pasal 69 huruf b Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate Tahun 2012- 2032, serta untuk mendukung implementasi Rencana Detail Tata Ruang yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang secara efektif dan partisipatif; --bahwa untuk mewujudkan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang tertib, terpadu dan berkelanjutan, perlu strategi penataan ruang yang mendorong keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan; -strategi akselerasi peran masyarakat dalam penataan ruang yang bersinergi (SPIRIT MANDIRI) merupakan pendekatan kolaboratif antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penataan ruang yang bersinergi, sehingga perlu diadopsi secara sistematis; -Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021;Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2012 _ Peraturan walikota ini terdiri dari 11 Pasal, 9 Bab, yaitu Ketentuan Umum, Maksud Tujuan dan Ruang Lingkup; Satuan Tugas Spirit Mandiri;Pengendalian Pemanfaatan Ruang; Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan; Diseminasi; Pembinaan Pelaksanaan dan Pelaporan; Pembiayaan dan Ketentuan Penutup. CATATAN : Peraturan berlaku pada tanggal 3 November 2025/ 8 hlm

Peraturan Walikota Ternate Nomor 22.A Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 13.A tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Ternate Tahun Anggaran 2026 agar dapat berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 13.A Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026; _Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2025;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;Peraturan Wali Kota Ternate 13.A Tahun 2025. CATATAN: -- Peraturan Wali Kota Ini berlaku pada tanggal 6 Oktober 2025/ 377 hlm

Peraturan Walikota Ternate Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasar Inflasi Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Harga Pangan

Peraturan Walikota Ternate Nomor 28.A Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Anggaran Kas dan Surat Penyediaan Dana Pemerintah Daerah

Peraturan Walikota Ternate Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Microsite Anggaran Keuangan

Peraturan Walikota Ternate Nomor 21.A Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan WaiKota Ternate Nomor 40.A Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Ternate

PERWALI NO. 21.A,BD.2025/628.A, 6 HLM ABSTRAK: * bahwa dalam rangka meningkatkan upaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang komprehensif dan terpadu serta sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat tentang transformasi layanan primer, maka perlu dilakukan perubahan nomenklatur Laboratorium Kesehatan Daerah (LABKESDA) menjadi Laboratorium Kesehatan Masyarakat (LABKESMAS); *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 ;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 ;Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 ; 8. Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 40.A Tahun 2017 ; CATATAN : * Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2025/ 6 hlm

Peraturan Walikota Ternate Nomor 19.A Tahun 2025 tentang Penjabaran PertanggungJawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Peraturan Walikota Ternate Nomor 17.A Tahun 2025 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate

Abstrak : - bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang berkualitas sesuai - dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta untuk - membangun kepercayaan publik atas penanganan pengaduan masyarakat yang akuntabel dan transparan serta adanya jaminan . mutu hasil pengawasan, perlu adanya pedoman penanganan pengaduan masyarakat; -Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 , Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 . CATATAN : -Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2025, 27 hlm

Peraturan Walikota Ternate Nomor 18 Tahun 2025 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah kota Ternate

(PERWALI) NO.18, BD 2025/NO 625, 22 HLM ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasisi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, maka Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Instansi ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian,bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate, *Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023,Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017,Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019,Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017,Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018,Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020,Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016. * Terdiri dari 31 Pasal, 5 Bab yaitu ketentuan Umum, Maksud, Tujuan , raung lingkup,Aspek dan infrastruktur Manajemen Talenta Asn,Sistem informasi Manajemen Talenta Asn, Pendanaan,Ketententuan Penutup CATATAN: - Peraturan Wali Kota Ini mulai Berlaku pada tanggal 25 Juli 2025 Mengatur Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kota Ternate 22 halaman

Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Peraturan ini mengatur perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2025 sebagai penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan pembiayaan daerah, guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan akuntabel.

Peraturan Walikota Ternate Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Peraturan ini mengatur penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2025 ke dalam rincian pelaksanaan anggaran, sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan daerah.

Peraturan Walikota Ternate Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar dan Tata Laksana Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate

Peraturan ini mengatur standar dan tata laksana pelaksanaan audit infrastruktur dan audit aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Ternate, guna menjamin keamanan, keandalan, dan efektivitas pemanfaatan teknologi informasi pemerintahan.

Peraturan Walikota Ternate Nomor 25 Tahun 2025 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Ternate

Peraturan ini mengatur arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Ternate sebagai kerangka pengembangan, integrasi, dan pengelolaan sistem informasi pemerintahan untuk mewujudkan layanan publik yang terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan.

Peraturan Walikota Ternate Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah di Kota Ternate

Peraturan ini mengatur pedoman pelaksanaan pendidikan anak usia dini satu tahun pra sekolah di Kota Ternate sebagai upaya meningkatkan kesiapan anak memasuki jenjang pendidikan dasar melalui penyelenggaraan pendidikan yang terarah, berkualitas, dan merata.

Peraturan Walikota Ternate Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Koperasi Kelurahan Merah Putih

Peraturan ini mengatur penyelenggaraan koperasi kelurahan Merah Putih sebagai upaya penguatan ekonomi masyarakat berbasis kelurahan melalui tata kelola, pembinaan, dan pengawasan koperasi secara terpadu.

Peraturan Walikota Ternate Nomor 13.A Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026

Peraturan ini menetapkan standar harga satuan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran Pemerintah Kota Ternate Tahun Anggaran 2026.

Peraturan Walikota Ternate Nomor 2.A Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Ternate Tahun 2025

Peraturan ini mengatur pemberian insentif kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan di RSUD Kota Ternate sebagai bentuk penghargaan atas kinerja, tanggung jawab, dan kontribusi dalam pelayanan kesehatan.

Peraturan Walikota Ternate Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Cara Promosi dan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate

Peraturan ini mengatur mekanisme promosi dan mutasi PNS secara objektif, transparan, dan berbasis merit guna meningkatkan kinerja dan profesionalisme aparatur.

Keputusan Walikota Ternate Nomor 149/I/KT/2 Tahun 2025 tentang Panitia Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 Tingkat Kota Ternate Tahun 2025

Keputusan ini menetapkan panitia pelaksana peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-80 di tingkat Kota Ternate beserta tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.